0 Indonesia Harus Belajar Bertoleransi

Presidium Inter Religious Council Indonesia (IRC), Din Syamsuddin, mengkritisi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato yang meminta rakyat Indonesia membantu menyelesaikan permasalahan kerukunan umat beragama di Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Din, justru pemerintah yang harus bisa bertindak cepat dan tanggap terhadap penyelesaiaan masalah ini.

"Presiden jangan membalik mengharapkan kepada rakyat, karena rakyat yang justru mengharapkan pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas menyelesaikan permasalahn ini," kritik Din, di Sekretariat IRC Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/9/2010).

Hal tersebut pun dibenarkan pula oleh anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lainnya yang datang dalam rangka konfrensi pers mengutuk peristiwa penusukan terhadap jemaat HKBP di Bekasi.

Din pun menuntut pemerintah, khususnya aparat kepolisian untuk secepatnya menyelesaikan permaslahan ini dengan baik supaya tidak terus berlarut-larut.

"Kami tokoh berbagai agama, mendesak kepada pemerintah khususnya penegak hukum untuk mengusut tuntas dan cepat dengan menangkap pelakunya dan diadili secara transparan dan terbuka untuk diketahui motifnya," paparnya.

Sebelumnnya dalam pidato Presiden SBY siang tadi mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas.

"Saya juga mengajak para pemuka agama, PGI dalam hal ini, dan pemimpin yang lain berilah bantuan. Lakukan kontribusi agar masalah ini segera dapat kita carikan solusinya dengan baik," ajak Presiden.
Seperti kita ketahui dua hari lalu, telah terjadi penusukan dan tindak kekerasan terhadap pendeta dan pembantu jemaat HKBP di Ciketing, Bekasi Timur.

Dua Instruksi & 4 Harapan Presiden

Tribun-Medan.com : Presiden Beri Instruksi

Dua instruksi dan empat harapannya disampaikan Presiden SBY  kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, usai menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat.

Instruksi pertama, Presiden meminta semua pihak mencari solusi dari perselisihan atau ketegangan seputar tempat ibadah bagi jemaat HKBP. "Saya berharap para menteri terkait, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bekasi, pemuka agama, tentu dari PGI, dan elemen-elemen yang lain, duduklah bersama dengan jernih, dengan niat yang baik, segera temukan jalan keluar yang baik. Saya berharap itu bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita ingin benar-benar semua itu bisa tercapai," kata Presiden.

Instruksi kedua, Presiden meminta agar hukum ditegakkan. Dikatakan Kepala Negara, tidak ada ruang bagi para pelaku tindak kekerasan, apa pun motifnya. Kepala Negara meminta polisi segera mengungkap dan memroses pelaku insiden kekerasan tersebut.

Selanjutnya, Presiden menjabarkan empat harapannya. "Pertama, saya berharap semua pihak untuk terus mengelola isu hubungan antarumat beragama dengan sebaik-baiknya. Karena, ya, ini masalah yang sensitif. Negara kita adalah negara yang majemuk. Kita telah memiliki UUD, undang-undang dan peraturan yang memungkinkan siapapun bisa menjalankan kegiatan ibadahnya dengan baik, memeluk agamanya masing-masing," katanya.

Kedua, Presiden meminta semua pihak untuk turut mencegah tindakan kekerasan, terlebih kekerasan fisik yang bisa mengancam jiwa siapapun, di lingkungan masyarakat kita.

"Ketiga, saya minta jangan ada intervensi dari pihak mana pun yang justru menimbulkan masalah baru, memperuncing keadaan, mengadu-adu (sehingga) akhirnya sesuatu yang bisa kita dapatkan jalan keluarnya dengan baik, malah jadi berkepanjangan dan makin meluas. Gunakan nurani masing-masing. Jangan ada di antara kita yang berpikiran lain kecuali pikiran yang sehat untuk menjaga harmoni hubungan baik dan kerukunan di antara kita semua, termasuk antarumat beragama," katanya.

Terakhir, Presiden menggarisbawahi peran dari pemerintah daerah. "Lakukanlah semua pendekatan, fasilitasi apapun agar ini bisa segera diselesaikan permasalahannya, ditemukan solusi dan jalan keluarnya. Di negeri ini tidak ada masyarakat atau daerah yang tidak ada pemimpinnya. Tampillah dengan sangat serius untuk mengatasi masalah ini. Saya juga mengajak para pemuka agama, PGI, dan pemimpin yang lain untuk memberi kontribusi agar masalah ini segera dapat kita carikan solusinya dengan baik," katanya.

Respon Kapolres yang Irelevan

Kepala Polres Metropolitan Bekasi Kombes Imam Sugiarto mengaku, pihaknya sempat mengirimkan surat imbauan kepada jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Mustikajaya, Kota Bekasi, untuk tidak beribadah. Surat itu dikirimkan sekitar tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri 2010.

"Alasannya, saya melihat adanya potensi gangguan keamanan. Ada penolakan dari warga sekitar. Warga sekitar resah. Tetapi, mereka tetap membandel," kata Kombes Imam ketika dihubungi Kompas.com, Senin.
Kombes Imam juga mengaku telah meminta mereka mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurus perizinan sehingga dapat beribadah dengan resmi. Selama ini, jemaat HKBP Pondok Timur Indah belum memiliki sarana ibadah yang resmi.

Terkait pengamanan, Kombes Imam mengatakan bahwa pihaknya selama ini terus menurunkan 400-500 personel di sekitar Gereja HKBP Pondok Timur Indah.

Dia mengakui, pihaknya tidak memfokuskan pengamanan pada konvoi jemaat yang terjadi setiap hari Minggu. Pada hari itu, jemaat selalu berjalan beriring-iringan menuju gereja untuk beribadah.

Sebelumnya, pengacara jemaat Gereja HKBP, Saor Siagian, menilai, ada suatu kejanggalan di balik surat imbauan yang dikirimkan Polres Metro Bekasi. "Logika hukumnya, polisi sudah tahu bahwa akan terjadi sesuatu atau mungkin polisi yang berbuat? Kenapa polisi tidak melakukan SOP standar untuk pengamanan?" kata Saor Siagian.

"Seharusnya, jika mereka sudah tahu ada potensi tersebut, maka mereka mengamankan wilayah ini," kata Saor lagi.

Kejanggalan berikutnya adalah imbauan polisi di dalam surat tersebut agar jemaat tidak melakukan ibadah. Ini merupakan sebuah penyimpangan. "Polisi tidak mempunyai hak untuk meminta orang beribadah atau tidak beribadah. Kalau demikian, polisi sudah berpolitik. Mereka tidak melakukan fungsinya," kata Saor.

Seperti diwartakan, dua pemuka Gereja HKBP Pondok Timur Indah dianiaya sekelompok pengendara sepeda motor ketika mereka tengah berjalan beriring-iringan menuju gereja, Minggu (12/9/2010).
Keduanya, Asia Lumban Toruan alias Sintua Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak, dirawat di RS Mitra Keluarga Bekasi Timur. Sintua Sihombing ditusuk di bagian kanan perut. Akibatnya, hatinya robek tiga sentimeter. Adapun Luspida mengalami luka di kening dan pinggang akibat hantaman benda tumpul.

Todung Mulya Lubis : Penusukan Ini Bukan Kriminal Biasa

Matanews.com : Todung

Kasus penusukan terhadap Pendeta ST Sihombing, penggerja di Gereja HKBP Ciketing, Bekasi, Minggu (12/9/2010) pagi tentu telah mengundang keprihatinan banyak pihak. Salah satu yang turut angkat bicara tentang kasus ini adalah pengacara senior, Todung Mulya Lubis.

Dalam akun Twitter-nya, Minggu pagi, Todung menduga penusukan atas Pendeta Sihombing bukan tindak kriminalitas biasa. "Penusukan Pendeta Sihombing nampaknya bukan tindak kriminal biasa. Ini teror terhadap hak beribadah. Tindakan ini menggergaji pilar kemajemukan bangsa," kata Todung.

Indonesia, Belajarlah Arti Toleransi

Tribunnews : Frans Magnis Suseno

Masyarakat Indonesia masih harus banyak belajar tentang arti toleransi terhadap sesama. Belajar toleransi sangat penting karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Tanpa memahami toleransi, energi bangsa ini hanya akan terkuras oleh konflik horizontal yang tidak perlu.

"Saya menyesali peristiwa yang menimpa penatua ST Sihombing. Ini menjadi tanda bahwa rasa toleransi dalam masyarakat masih harus dipelajari," kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (12/9/2010).

Magnis diminta berpendapat mengenai peristiwa kekerasan yang menimpa jemaat HKBP Pondok Timur, Ciketing, Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi. Dalam peristiwa tersebut, seorang penatua gereja, ST Sihombing, ditusuk di bagian perut oleh sekelompok orang. Kekerasan juga terjadi terhadap Pendeta Luspida Simanjuntak yang dipukul dengan balok kayu di bagian pelipis kiri.

Menurut Magnis, kejadian yang menimpa Sihombing sulit dilepaskan dari kejadian sebelumnya, yaitu ketegangan antara jemaat HKBP dan masyarakat sekitar menyangkut pendirian gedung gereja. Masyarakat HKBP dilarang melakukan ibadah di lokasi gereja. Namun, jemaat HKBP tidak menghentikan ibadah mereka. Setiap kali ibadah dilaksanakan, sekelompok orang berkerumun di sekitar lokasi gereja. Sebelumnya, pernah terjadi bentrok antara masyarakat sekitar dan jemaat. 

Magnis berharap, dengan kejadian ini, masyarakat dapat lebih dewasa memandang keberagaman. Para pemuka dan tokoh agama juga ditantang untuk mengarahkan umatnya menghormati perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. "Karena selalu ada kesulitan jika orang tidak mau menerima kelompok yang berbeda," katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, peristiwa yang terjadi  beberapa waktu lalu  menyiratkan kebencian bercampur emosi. Ia berharap, polisi bisa segera menangkap pelakunya.

(Kompas.com)