0 Visitasi Komnas Perempuan ke Jemaat GKI Yasmin 22 Oktober 2011 dalam gambar

Kyai Hussein Muhamad dari Pesantren Darul Tauhid Cirebon mengunjungi jemaat GKI Yasmin dalam kapasitas sebagai Komisioner Komnas PEREMPUAN Sabtu 22 Oktober 2011. Beliau mendokumentasikan diskriminasi pada perempuan yang terjadi pada jemaat GKI Yasmin karena Walikota Bogor Diani Budiarto yang sampai sekarang masih terjadi meski Mahkamah Agung dan Ombudsman RI sahkan izin gereja. Paginya, Minggu 23 Oktober 2011, Tim Komnas Perempuan ikut hadir lagi menyaksikan kegiatan ibadah GKI Yasmin Bogor, dan langsung menyaksikan betapa masih terjadinya diskriminasi di negeri ini, ketika ibadah GKI Yasmin masih harus dilaksanakan di pinggir jalan. Apapun itu, Terimakasih atas kedatangan kawan-kawan Komnas Perempuan yang sudah hadir menyemangati kami ! Semoga Tuhan memberkati perjuangan ini. (Peduli Yasmin)

0 Demi Menjaga Kewibawaan Hukum ~ Victor Silaen

By design, sejak diproklamasikan pada 1945, Indonesia adalah negara hukum. Segenap komponen bangsa ini, terlebih para pemimpinnya, baik presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota, maupun DPR/DPRD atau DPD, tentulah paham betul soal itu.

Apalagi hal ini tercantum secara tegas pada bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yakni (1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat); (2) Sistem konstitusional pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Atas dasar itu berarti supremasi hukum adalah segala-galanya di negara ini. Hukum harus ditinggikan dan menjadi panglima, membawahi politik, meski politik tengah menjadi primadona sejak era reformasi bergulir pasca-Soeharto.